NEWS SARMI– Di balik bentang alam Papua yang menakjubkan, dari lembah-lembah hijau Pegunungan Jayawijaya hingga gugusan pulau terpencil di pesisir selatan, tersimpan satu perjuangan senyap yang tengah dijalankan: perjuangan untuk memastikan setiap anak Papua mendapatkan asupan gizi yang layak. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya menghadirkan harapan baru bagi generasi muda Papua agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas, meski berada di wilayah dengan akses terbatas.
Papua, Wilayah Prioritas dalam Perjuangan Gizi Nasional
Program MBG merupakan inisiatif besar yang digerakkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menekan angka kekurangan gizi di berbagai pelosok Indonesia. Namun, Papua menempati posisi istimewa: wilayah prioritas.
Medan yang menantang, infrastruktur terbatas, dan distribusi logistik yang rumit menjadikan Papua sebagai ladang ujian sejati bagi keberhasilan MBG.
Dalam kunjungan kerjanya ke Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dapur MBG di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil).
“Papua sudah menjadi prioritas kami. Dari 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan, baru 101 yang beroperasi atau sekitar 25 persen. Artinya, masih banyak wilayah yang belum tersentuh,” ungkap Dadan.
Tantangan terbesar, menurutnya, bukan sekadar soal dana, melainkan minimnya mitra pelaksana yang mau beroperasi di Papua.
“Jarang ada mitra mau masuk di Papua. Tapi kami terus mencari cara, menggandeng tokoh lokal, dan memperkuat kerja sama lintas sektor,” tambahnya.
Dialog Budaya: Kunci Penerimaan di Tanah Adat
BGN menyadari bahwa membangun dapur MBG bukan sekadar membangun infrastruktur. Ia adalah upaya membangun kepercayaan dan rasa memiliki. Karena itu, Dadan dan tim BGN menempuh pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat.
“Program ini harus hadir sesuai dengan nilai budaya lokal. Anak-anak Papua harus merasa bahwa MBG adalah milik mereka sendiri,” jelas Dadan.
Dalam setiap dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat, prinsip utama yang ditekankan adalah mengangkat pangan lokal. Menu MBG di Papua, misalnya, tidak diseragamkan seperti di daerah lain. Di beberapa wilayah, umbi-umbian, daun kelor, sayur lokal, telur, hingga daging hasil ternak masyarakat menjadi bahan utama yang diolah.
Selain menjaga keberlanjutan gizi, langkah ini juga menumbuhkan ekonomi lokal—petani, peternak, dan nelayan mendapatkan manfaat langsung dari rantai pasok MBG.
Baca Juga: Bupati Sarmi Canangkan Program Penanaman Padi 20 Hektare Polres Sarmi Siap Kawal
Dari Dapur ke Harapan: Manfaat Nyata MBG di Papua
Di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dampak nyata MBG mulai terasa. Program ini tak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—kelompok paling rentan terhadap gizi buruk.
Setiap hari, dari Senin hingga Jumat, dapur MBG beroperasi. Aroma masakan bergizi menyeruak dari dapur-dapur sederhana di tengah kabut pegunungan. Menu harian mencakup sayur, telur, umbi, daging, dan susu—disesuaikan dengan bahan lokal yang tersedia.
Namun, BGN juga menyesuaikan biaya per porsi dengan kondisi geografis Papua. Di Jayawijaya, misalnya, harga satu porsi MBG mencapai Rp35.000, lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Angka itu mencerminkan mahalnya harga bahan pokok di daerah pegunungan, tapi tetap dijaga agar kualitas gizi tidak menurun.
Program ini tidak hanya memberi makan, tetapi juga menghidupkan ekonomi komunitas.
Mulai dari ibu-ibu yang bekerja di dapur MBG, tim distribusi makanan, hingga para petani dan nelayan yang memasok bahan baku—semua merasakan manfaat ekonomi yang nyata. MBG menjadi sumber penghasilan, sekaligus sumber kebanggaan.
